Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat pertemuan dengan Pemerintah Kota Bogor dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, di Bogor, Jumat (5/2/2021). Foto : Dipa/man

Pandemi Covid-19 membuat penerimaan pajak di sejumlah daerah mengalami penurunan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI guna mengetahui lebih dalam mengenai target penerimaan pajak Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di masa pandemi ini. Selama pandemi berlangsung, diketahui Kota Bogor mengalami penurunan dalam hal penerimaan daerah.

“Setelah mendengar penjelasan dari Wali Kota dan Bapemda Bogor, memang terjadi penurunan dari sisi penerimaan daerah. Namun dikarenakan target-target yang dilakukan sebelum penetapan, ternyata dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga tidak terjadi penurunan yang cukup signifikan,” jelas Amir usai pertemuan dengan Pemerintah Kota Bogor dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, di Bogor, Jumat (5/2/2021).

Melihat kondisi ini, Amir ingin jajaran Pemkot Bogor tetap optimis memperjuangkan penerimaan APBD tahun 2021. Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu menilai perlu adanya konsistensi, serta kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat.

“Apapun yang terjadi, dari diskusi yang ada, kita bisa lihat perpajakan kita memang lagi drop. Target-target yang ditetapkan dari tingkat pusat juga kita bisa bayangkan di pandemi ini sangat berat untuk bisa tercapai seperti yang telah ditetapkan dalam APBN 2021. Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” tutur Amir.

Legislator dapil Sulawesi Selatan I itu pun berharap agar terus adanya dukungan kepada masyarakat. Ia berharap supaya ekonomi mulai tumbuh, Kota Bogor dan Indonesia akan bisa lebih survive dan dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

“Saya kira perlu ada effort oleh tenaga-tenaga pajak. Tetapi, melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun, tentu kita tidak ingin memaksakan masyarakat. Jangan sampai dengan adanya target pajak yang telah ditetapkan, malah terkesan melakukan pemaksaan kepada masyarakat,” pesan Amir. (dip/sf)